admin
Jakarta, 25 April 2025 – Proyek reaktivasi jalur kereta api di Jawa Barat resmi digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Program ini menjadi salah satu upaya strategis untuk memperbaiki konektivitas transportasi antarwilayah, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengambil peran penting dalam merealisasikan proyek besar ini dengan dukungan penuh pada berbagai aspek teknis maupun operasional.
Anne Purba, Vice President Public Relations KAI, menegaskan bahwa KAI siap berkontribusi aktif dalam seluruh proses reaktivasi jalur, mulai dari tahap perencanaan, pembangunan infrastruktur, hingga pengoperasian layanan. “Kami mendukung sepenuhnya langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menghidupkan kembali jalur-jalur kereta api yang selama ini terbengkalai. Kami yakin kolaborasi erat ini akan membawa manfaat besar bagi masyarakat,” ujar Anne.
KAI juga memastikan kesiapan infrastruktur dan sarana dengan memperbarui armada kereta api, termasuk pengadaan 612 kereta penumpang baru, 54 lokomotif, serta 29 trainset Kereta Rel Listrik (KRL). Investasi besar ini ditujukan untuk mempercepat modernisasi layanan dan memastikan keamanan serta kenyamanan pengguna. “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat tidak hanya memiliki akses transportasi yang lebih cepat, tetapi juga lebih nyaman dan aman,” jelas Anne.
Dalam proses reaktivasi, KAI mengedepankan prinsip keberlanjutan dengan mengutamakan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Reaktivasi jalur seperti Cipatat – Padalarang, Banjar – Pangandaran, Bandung – Ciwidey, dan Garut – Cikajang diharapkan tidak hanya memperbaiki transportasi, tetapi juga menghidupkan kembali kawasan-kawasan yang selama ini tertinggal dari perkembangan ekonomi. “Setiap stasiun yang kembali beroperasi akan menjadi motor baru pertumbuhan daerah,” tambah Anne.
Dengan peran penting ini, KAI optimistis bahwa reaktivasi jalur kereta api akan menjadi solusi jangka panjang dalam pengembangan transportasi di Jawa Barat. Perusahaan berharap proyek ini dapat menjadi contoh kolaborasi yang efektif antara pemerintah daerah dan BUMN untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah. (Redaksi)
