admin
Jakarta, 29 April 2025 – Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) tampil mewakili Indonesia dalam ajang prestisius Side Event of 2025 United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) Forum on Financing for Development (FFD) yang diselenggarakan di Markas Besar PBB, New York. Dalam forum tersebut, BSI memaparkan bagaimana sistem keuangan syariah dapat menjadi bagian integral dari solusi pembiayaan global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Forum ECOSOC merupakan bagian dari rangkaian menuju Konferensi Internasional Keempat tentang Pembiayaan untuk Pembangunan (FfD4) yang akan digelar di Spanyol pada Juni–Juli 2025. Forum ini mempertemukan negara-negara anggota PBB, organisasi internasional, lembaga keuangan global, serta sektor swasta dan masyarakat sipil untuk menyusun langkah bersama menghadapi tantangan pembiayaan pembangunan.
Dalam kesempatan tersebut, BSI menyoroti potensi sistem keuangan syariah yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Nilai-nilai syariah dinilai sejalan dengan semangat SDGs karena mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan dampak sosial lingkungan yang positif.
Direktur Keuangan & Strategi BSI, Ade Cahyo Nugroho menyampaikan keyakinannya terhadap kontribusi keuangan syariah dalam menciptakan sistem pembangunan global yang lebih bertanggung jawab.
“Prinsip-prinsip yang ada di keuangan syariah sangat sesuai dengan cita-cita pembangunan global, yang memperjuangkan manfaat ekonomi riil dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip tersebut menumbuhkan semangat untuk saling menguntungkan, yang didukung oleh kerangka etika dan dampak sosial dan lingkungan yang kuat. Selain itu, prinsip-prinsip ini memprioritaskan transparansi, yang menjadikan keuangan syariah bukan sekadar pilihan finansial, melainkan juga komitmen untuk masa depan yang lebih adil dan bertanggung jawab,” kata Cahyo.
BSI juga menjelaskan langkah-langkah nyata yang telah diambil dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia, termasuk pencapaian Net Zero Emission (NZE) 2060. Upaya itu di antaranya diwujudkan melalui kampanye Green Business Culture, penggunaan platform Digital Carbon Tracking, serta penyaluran pembiayaan berkelanjutan untuk sektor UMKM, energi bersih, dan produk ramah lingkungan.
Selain itu, BSI memperkuat kolaborasinya dengan Bappenas untuk memperluas Islamic Ecosystem dan mendorong Green Zakat sebagai bagian dari inovasi sosial dalam pembangunan berkelanjutan.
“Selain itu, BSI juga mengumumkan keanggotaan terbaru dalam United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI), yang memperkuat komitmen BSI dengan menandatangani Principles for Responsible Banking. Bersama-sama, kita membayangkan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan,” paparnya.
Dalam implementasi prinsip ESG (Environmental, Social, Governance), BSI berpegang pada tiga pilar utama: sustainable banking, sustainable operation, dan sustainable beyond banking. Pilar-pilar ini mencakup penguatan tata kelola, pengembangan layanan digital, perlindungan data, hingga optimalisasi distribusi ZISWAF (zakat, infak, sedekah, wakaf).
BSI juga telah menerbitkan Sukuk Mudharabah Keberlanjutan atau Sustainability Sukuk, senilai Rp3 triliun – sebuah langkah bersejarah karena merupakan sukuk keberlanjutan pertama di Indonesia. Pembiayaan ini mendukung proyek-proyek berdampak, di antaranya:
- Penyediaan 152 fasilitas kesehatan dan 78 fasilitas pendidikan
- Peningkatan akses kesehatan untuk 168.000 penerima manfaat
- Peningkatan infrastruktur pendidikan untuk 80.000 siswa
- Penyediaan 148.000 MWh energi bersih, dengan pengurangan 130.000 ton CO₂ ekuivalen
- Penyediaan 28.000 rumah dengan akses air bersih, berdampak pada 84.000 orang
Sukuk ini diperkirakan mampu menghindari emisi hingga 45 juta ton CO₂e – menunjukkan bagaimana pembiayaan syariah mampu memberikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan sekaligus.
BSI juga mengembangkan Green Zakat Framework bersama BAZNAS RI dan UNDP. Kerangka ini bertujuan memperluas fungsi zakat bukan hanya untuk pengentasan kemiskinan, tapi juga sebagai instrumen keberlanjutan lingkungan.
“Keuangan syariah menjadi kekuatan penting dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia dan memberikan kontribusi substansial bagi pembiayaan dan sosial. Peran penting ini ditampilkan dalam Kerangka Pembiayaan Nasional Terpadu, Asta Cita, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029, dan Rencana Induk Keuangan Islam Indonesia. Ini diwujudkan dalam kebijakan yang dibentuk oleh peraturan keuangan berkelanjutan,” tutup Cahyo.
Sementara itu, Direktur Pendanaan Multilateral Bappenas, Agustin Arry Yana, menilai keikutsertaan BSI dalam forum ECOSOC adalah pilihan tepat. Menurutnya, karakter ekonomi syariah yang resilien dan adaptif menjadikan BSI representasi ideal bagi Indonesia di forum global tersebut.
“Kami melihat kiprah dan pencapaian BSI selama ini di sektor perekonomian syariah menjadikannya cocok sebagai representasi Indonesia di forum UN ECOSOC ini. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan semangat Asta Cita dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya. (Redaksi)
